UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil
dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya
Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi
Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa,
berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung-jawabnya untuk
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan;
b. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang demikian itu diperlukan adanya suatu
Undang-undang yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai
Negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja;
c. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa peraturan
perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan itu, dianggap tidak sesuai lagi,
maka oleh sebab itu perlu diganti.
Mengingat :
1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN.
BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
a. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara
lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan
atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutip yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan kepaniteraan Pengadilan;
d. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya
membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri;
e. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang
melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
(1) Pegawai Negeri terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil, dan
b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia..
(2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB II
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3
Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang
dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 4
Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang
Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
Pasal 5
Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang- undangan yang berlaku
dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggungjawab.
Pasal 6
(1) Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan.
(2) Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah
pajabat yang berwajib atas kuasa Undang-undang.
Bagian Ketiga
H a k
Pasal 7
Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan
tanggungjawabnya.
Pasal 8
Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.
Pasal 9
(1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena
menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.
(2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena
menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam
jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.
(3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
Pasal 10
Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas
pensiun.
Bagian Keempat
Pejabat Negara
Pasal 11
Seorang Pegawai Negara yang diangkat menjadi Pejabat Negara, di bebaskan untuk
sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan
statusnya sebagai Pegawai Negeri.
BAB III
PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bagian Pertama
Tujuan Pembinaan
Pasal 12
(1) (1). Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.
(2) (2). Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan sistim
karier dan sistim prestasi kerja.
Bagian Kedua
Kebijaksanaan Pembinaan
Pasal 13
Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden.
Pasal 14
Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, dan kekompakan serta dalam rangka usaha
menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa
korps yang bulat di dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat
dan kalangan Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Ketiga
Formasi dan Pengadaan
Pasal 15
Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi
untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
Pasal 16
(1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi.
(2) Setiap Warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, mempunyai
kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(3) Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, maka ia harus melalui
masa percobaan dan selama masa percobaan itu berstatus sebagai calon Pegawai Negeri
Sipil.
(4) Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memulai masa
percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun.
Bagian Keempat
Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian
Pasal 17
(1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
(2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu jabatan dilaksanakan dengan
memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.
Pasal 18
(1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikan pangkat reguler
dan kenaikan pangkat pilihan.
(2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas
kenaikan pangkat reguler.
(3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah pengharapan atas prestasi kerja Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan.
(4) Syarit-syarat kenaikan pangkat reguler adalah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan,
pengabdian, pengalaman, dan syarat-syarat obyektip lainnya.
(5) Kenaikan pangkat pilihan, disamping harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam
ayat (4) pasal ini, harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangkunya dengan
memperhatikan daftar urut kepangkatan.
(6) Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara
anumerta.
Pasal 19
Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan,
pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat obyektip lainnya.
Pasal 20
Untuk lebih menjamin obyektipitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan
pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan
dan daftar urut kepangkatan.
Pasal 21
Untuk kepentingan pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu ditetapkan tanda
pengenal.
Pasal 22
Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai
Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja.
Pasal 23
(1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena :
a. Permintaan sendiri ;
b. telah mencapai usia pensiun ;
c. adanya penyederhanaan organisasi Pemerintah ;
d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai
PegawatNegeri Sipil.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan
dengan hormat.
(3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan hukuman penjara setingg-tingginya 4 (empat) tahun atau
diancam dengan hukuman yang lebih berat.
(4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana
kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
;
b. ternyata melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan atau
Pemerintah.
Pasal 24
Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena
disangka telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian
sementara.
Pasal 25
Untuk memperlancarkan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Menteri
atau pejabat lain.
Bagian Kelima
Sumpah, Kode Etik dan Peraturan Disiplin
Pasal 26
(1) Setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri
Sipil wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama atau
kepercayaannya kepada Tuhan Yang Mahaesa.
(2) Susunan kata-kata Sumpah/Janji yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah sebagai
berikut :
Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri
Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah;
Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh
pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan
martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara
daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus saya rahasiakan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan
bersemangat untuk kepentingan Negara.
Pasal 27
Setiap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk memangku sesuatu jabatan tertentu wajib
mengangkat Sumpah/Janji Jabatan Negeri.
Pasal 28
Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan
perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.
Pasal 29
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang- undangan pidana, maka
untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 30
(1) Pembinaan Jiwa Korps, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh
bertentangan dengan Pasal-pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, akan
diatur tersendiri.
Bagian Keenam
Pendidikan dan Latihan
Pasal 31
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, diadakan pengaturan
pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan latihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang
bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan ketrampilan.
Bagian Ketujuh
Kesejahteraan
Pasal 32
(1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil.
(2) Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan, berhak
memperoleh bantuan perawatan kesehatan.
(3) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan.
(4) Penyelenggaraan kesejahteraan yang dimaksud dalam ayat-ayat (1), (2) dan (3) pasal ini
diatur dan dibina oleh Pemerintah.
Bagian Kedelapan
Penghargaan
Pasal 33
(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap
Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dapat
diberikan penghargaan.
(2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa tanda jasa atau bentuk
penghargaan lainnya.
Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Pembinaan Kepegawaian
Pasal 34
Untuk menjamin kelancaran pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dibentuk badan yang membantu
Presiden dalam mengatur dan menyelenggarakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
Bagian Kesepuluh
Peradilan Kepegawaian
Pasal 35
Penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai
bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Bagian Kesebelas
Lain-lain
Pasal 36
Perincian tentang hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 35 Undangundang
ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMBINAAN ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 37
Pembinaan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur dengan peraturan
perundang-undangan tersendiri.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan perundang-undangan yang ada di
bidang kepegawaian yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku selama
belum diadakan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :
a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263);
b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan Undang- undang Darurat
tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Republik Indonesia
Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai Undang-undang
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78);
c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor
13 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 58) tentang Menambah Undangundang
Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78) tentang
“Menetapkan Undang-undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian
Pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat (Undang-undang Darurat Nomor 25 dan 34
Tahun 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia”, sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 100);
d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21
Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 259).
Pasal 40
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini, diatur lebih lanjut
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 41
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Undangundang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia
Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Nopember 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
JENDERAL TNI.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Nopember 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
SUDHARMONO, S H.

Sumber : http://www.bkn.go.id

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: