Contoh Proposal Lomba Catur

A. KATA PEMBUKA

“BANGSA YANG BESAR ADALAH BANGSA YANG MENGHARGAI JASA-ASA PARA PAHLAWANNYA.”

Ungkapan bijak diatas akan selalu relevan serta aktual sepanjang masa bila kita menyimak lembaran sejarah dari perjalanan bangsa ini.
Tentu saja kita masih ingat dari apa yang telah kita pelajari melalui sekolah ataupun kesaksian para pelaku sejarah mengenai pengorbanan yang sudah pahlawan berikan. Tak tanggung-tanggung, bahkan jiwa dan ragapun sudi dipersembahkan demi terwujudnya kemerdekaan negara kita tercinta.
Namun, zaman terus bergerak dan berubah. Di era sekarang, kita yang hidup di masa kini tentulah mengalami peristiwa yang berbeda dengan waktu penjajahan dahulu. Bila perjuangan yang dilakukan di zaman lampau ialah dengan mengangkat senjata guna mengusir penjajah,lalu apa yang wajib generasi muda sekarang upayakan demi mengisi kemerdekaan bagi bangsa ini?
Bila kita ingin bangsa ini menjadi bangsa yang besar maka kita semua wajib menghargai jasa-jasa dari para pendahulu kita.
Bagaimanakah upaya kita menghargai jasa-jasa mereka? Apakah cukup dengan mengenal sejarah mereka? Apakah lewat pendirian monumen yang megah? Atau dengan menamakan jalan-jalan dengan nama para pahlawan?
Ternyata itu semua belum mencukupi, ada hal lain yang dapat melengkapi tindakan kita guna menghargai jasa-jasa mereka, yaitu dengan revitalisasi nilai-nilai kepahlawanan seperti semangat pantang menyerah, rela berkorban bagi bangsa dan menjunjung tinggi rasa solidaritas serta sportivitas. Inilah upaya-upaya membangun karakter bangsa yang tangguh agar bangsa ini sama besar dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Menumbuhkembangkan karakter bangsa yang besar hanya dapat terlaksana bila spirit kepahlawanan telah menyatu dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Dan tentu saja ini adalah kegiatan yang melibatkan seluruh elemen bangsa dan tanpa mengenal kata henti.
Didasari oleh pentingnya hal tersebut, kami dari FM 05 (Forum Muda 05) bekerjasama dengan elemen muda dari Karang Taruna RW 05 serta juga dengan kordinasi melalui pihak Rukun Warga 05 serta dari Kelurahan Cipondoh Makmur berupaya untuk menanamkan tujuan mulia tersebut dalam satu mata rantai acara memperingati Hari Pahlawan dengan kegiatan berupa Turnamen Catur Piala Cimak I Tahun 2007 dan juga acara Bazar.

B. TUJUAN

1. Tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan dalam bentuk semangat pantang menyerah, menjunjung tinggi nilai solidaritas serta sportivitas dalam jiwa peserta pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
2. Tergalinya potensi-potensi olahragawan Catur.
3. Terbinanya spirit wirausaha bagi para pemuda di wilayah Kelurahan Cipondoh Makmur..
4. Meminimalisir pertumbuhan penganggur di wilayah Kelurahan Cipondoh Makmur.

C. BENTUK KEGIATAN

1. Turnamen Catur Piala Cimak I Tahun 2007.
2. Pameran dan Bazar.

D. WAKTU DAN TEMPAT

Kedua acara diatas diselenggarakan secara simultan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 10-11 November 2007 pada jam 10:00 s/d 18:00.
Tempat penyelenggaraan di Aula RW 05 Komplek Cipondoh Makmur Jl.Taman Elok I Kelurahan Cipondoh Makmur.

E. PESERTA

1. Turnamen Catur Pila Cimak I Tahun 2007 bersifat terbuka dengan syarat non master dan jumlah maksimal peserta 64 orang.
2. Bazar diikuti oleh para sponsor serta masyarakat yang ingin berpartisipasi dengan menyewa stan-stan yang disediakan panitia.

F. SUSUNAN PANITIA
Terlampir pada lampiran 1.

G. ANGGARAN BIAYA
Terlampir pada lampiran 2.

H. KOMPENSASI SPONSOR
Terlampir pada lampiran 3.

I. LAMPIRAN-LAMPIRAN.
1. Ketentuan Umum dan Peraturan Pertandingan Catur terlampir pada lampiran 4.
2. Denah lokasi terlampir pada lampiran 5.
3. Ketentuan penyewaan stan terlampir pada lampiran 6.

J. KATA PENUTUP
Demikianlah kiranya semoga pelaksanaan kegiatan Turnamen Catur Piala Cimak I Tahun 2007 beserta dengan acara bazar ini dapat menumbuhkembangkan karakter bangsa yang besar sealigus pula membungakan spirit kepahlawanan dan diri setiap peserta juga masyarakat umum.
Semoga Tuhan YME memberikan berkah dan ridhoNYA kepada kita semua teristimewa kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini sehingga bisa sukses dan sesuai dengan harapan kita semua.
Tangerang, 30 September 2007

GUSTAF PARLINDUNGAN BOY MIHABALLO
Ketua Pelaksana Sekretaris

Mengetahui,

H.ALI WAHAB M A R J O N O
Ketua RW 05 Lurah Cipondoh Makmur

LAMPIRAN 1

SUSUNAN PANITIA TURNAMEN CATUR DAN BAZAR

Pelindung : Bpk. Marjono (Lurah Cipondoh Makmur)
Bpk. H.Ali Wahab (Ketua RW 05)
Penasehat : Bpk. I.Tasdik
Bpk. Yoyon Haryanto
Penanggungjawab : Bpk. Yono
Bpk. Yanto

Ketua Pelaksana : Gustaf Parlindungan
Sekretaris : Boy Mihaballo
Bendahara : Fredyk D.B

Seksi Pertandingan : Alfred Tambunan
Seksi Humas dan Publikasi : Ronni Sanjaya
Seksi Perlengkapan dan Bazar : Eman
Seksi Pencarian Dana : Goro Utomo (Kordinator)
Darwin
Seksi Dokumentasi : Boy
Seksi Konsumsi : Edi

Dibantu relawan dari Karang Taruna RW 05 Komplek Cipondoh Makmur.

LAMPIRAN 2

ANGGARAN BIAYA

1. KESEKRETARIATAN :

– Kertas HVS 5 RIM x Rp. 27.000 Rp. 135.000

  • Tinta Printe 6 Tube x Rp. 12.000 Rp. 72.000
  • Cartridge Printer 2 Buah x Rp. 150.000 Rp. 300.000
  • Foto Copy Proposal 20 Hal x 20 Buah x Rp. 100 Rp. 40.000
  • Jilid Proposal 20 Buah x Rp. 3000 Rp. 60.000
  • Tanda Pengenal Panitia 25 x Rp. 1.500 Rp. 37.500
  • Stempel Rp. 50.000
  • Pencetakan Pamflet Rp. 100.000

—————-
Rp. 794.500

2. PERLENGKAPAN

– Sewa Meja 14 Meja x Rp.10.000 Rp. 140.000

  • Sewa Kursi 75 Kursi x Rp. 1.500 Rp. 112.500
  • Sewa Tenda Rp. 350.000
  • Spanduk 5 x Rp. 150.000 Rp. 750.000
  • Penataan Ruang & kebersihan Gedung Rp. 500.000
  • Pembuatan Kaos 100 Buah x Rp.30.000 Rp. 3.000.000
  • Sound System Rp. 500.000

—————–
Rp. 5.352.500

3. PERTANDINGAN

– Piala 3 Set Rp. 100.000

  • Wasit 2 Orang x Rp. 100.000 x 6 Babak Rp. 1.200.000
  • Sewa 2 Buah Jam x Rp. 30.000 Rp. 60.000
  • Hadiah Uang Total Rp. 3.150.000

——————-
Rp. 4.510.000

4. HUMAS & PUBLIKASI

– Iklan Di media Massa cetak local Rp. 500.000

  • Transportasi Rp. 500.000

—————-
Rp. 1.000.000

5. DOKUMENTASI

– Foto Rp. 250.000

  • Video Rp. 250.000

—————-
Rp. 500.000

6. KONSUMSI PANITIA

– Katering 2 Hari x 25 Orang x Rp. 15.000 Rp. 750.000

  • Kopi + Teh 2 Hari x 25 Orang x Rp. 2.000 Rp 100.000
  • Snack 2 Hari x 25 Orang x Rp. 5.000 Rp. 250.000

—————-
Rp. 1.100.000

7. KEAMANAN

– Internal Panitia Rp. 250.000

  • External ( KEPOLISIAN ) Rp. 250.000

—————-
Rp. 500.000

8. HONORARIUM

– Relawan 2 Hari x 15 Orangx Rp. 15.000 Rp. 450.000

  • Panitia 2 Hari x 10 Orang x Rp. 50.000 Rp. 1.000.000

——————
Rp. 1.450.000

SUB TOTAL Rp. 15.207.000

BIAYA TAK TERDUGA 20% Rp. 3.041.400
———————
TOTAL ANGGARAN Rp. 18.248.400

TERBILANG ( DELAPAN BELAS JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS RUPIAH )

Iklan

#kemerdekaan-negara-kita, #masa-kini, #monumen

Contoh MakalaH Tentang Abrasi

PENDAHULUAN
Kerusakan lingkungan akan semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Contoh yang sering kita jumpai belakangan ini adalah masalah abrasi pantai. Abrasi pantai ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Masalah ini harus segera diatasi karena dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.

Abrasi pantai tidak hanya membuat garis-garis pantai menjadi semakin menyempit, tapi bila dibiarkan begitu saja akibatnya bisa menjadi lebih berbahaya. Seperti kita ketahui, negara kita Indonesia sangat terkenal dengan keindahan pantainya. Setiap tahun banyak wisatawan dari mancanegara berdatangan ke Indonesia untuk menikmati panorama pantainya yang sangat indah. Apabila pantai sudah mengalami abrasi, maka tidak akan ada lagi wisatawan yang datang untuk mengunjunginya. Hal ini tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia karena secara otomatis devisa negara dari sektor pariwisata akan mengalami penurunan. Selain itu, sarana pariwisata seperti hotel, restoran, dan juga kafe-kafe yang terdapat di areal pantai juga akan mengalami kerusakan yang akan mengakibatkan kerugian material yang tidak sedikit. Demikian juga dengan pemukiman penduduk yang berada di areal pantai tersebut. Banyak penduduk yang akan kehilangan tempat tinggalnya akibat rumah mereka terkena dampak dari abrasi.
Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dampak dari abrasi sangat berbahaya. Untuk itu kami akan mencoba menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu abrasi, penyebab abrasi, dan bagaimana solusi untuk menanggulanginya. Kami harap apa yang akan kami sampaikan ini dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai abrasi dan menambah rasa kepedulian masyarakat pada lingkungannya.

PENGERTIAN ABRASI
Abrasi merupakan peristiwa terkikisnya alur-alur pantai akibat gerusan air laut. Gerusan ini terjadi karena permukaan air laut mengalami peningkatan. Naiknya permukaan air laut ini disebabkan mencairnya es di daerah kutub akibat pemanasan global.

PENYEBAB ABRASI

Abrasi disebabkan oleh naiknya permukaan air laut diseluruh dunia karena mencairnya lapisan es di daerah kutub bumi. Mencairnya lapisan es ini merupakan dampak dari pemanasan global yang terjadi belakangan ini. Seperti yang kita ketahui,pemanasan global terjadi karena gas-gas CO2 yang berasal dari asap pabrik maupun dari gas buangan kendaraan bermotor menghalangi keluarnya gelombang panas dari matahari yang dipantulkan oleh bumi, sehingga panas tersebut akan tetap terperangkap di dalam atmosfer bumi dan mengakibatkan suhu di permukaan bumi meningkat. Suhu di kutub juga akan meningkat dan membuat es di kutub mencair, air lelehan es itu mengakibatkan permukaan air di seluruh dunia akan mengalami peningkatan dan akan menggerus daerah yang permukaannya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya abrasi sangat erat kaitannya dengan pencemaran lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, garis pantai di beberapa daerah di Indonesia mengalami penyempitan yang cukup memprihatinkan. Seperti yang terjadi di daerah pesisir pantai wilayah kabupaten Indramayu. Abrasi yang terjadi mampu menenggelamkan daratan antara 2 hingga 10 meter pertahun dan sekarang dari panjang pantai 114 kilometer telah tergerus 50 kilometer. Dari 10 kecamatan yang memiliki kawasan pantai, hanya satu wilayah kecamatan yakni kecamatan Centigi yang hampir tidak memiliki persoalan abrasi. Hal ini karena di wilayah kecamatan Centigi kawasan hutan mangrove yang ada masih mampu melindungi kawasan pantai dari abrasi.

Tingkat abrasi yang cukup tinggi juga terjadi di kecamatan Pedes dan Cibuaya Kabupaten Karawang. Meskipun abrasi pantai dinilai belum pada kondisi yang membahayakan keselamatan warga setempat, namun bila hal itu dibiarkan berlangsung, dikhawatirkan dapat menghambat pengembangan potensi kelautan di kabupaten Karawang secara keseluruhan, baik pengembangan hasil produksi perikanan maupun pemanfaatan sumber daya kelautan lainnya.

Abrasi yang terjadi di kabupaten Indramayu dan kabupaten Karawang merupakan contoh kasus abrasi yang terjadi di Indonesia. Selain di kedua tempat tadi, masih banyak daerah lain yang juga mengalami abrasi dengan tingkat yang tergolong parah. Apabila hal ini tidak ditindaklanjuti secara serius, maka dikhawatirkan dalam waktu yang tidak lama beberapa pulau yang permukaannya rendah akan tenggelam.Selain abrasi, masalah yang terjadi di daerah pesisir pantai adalah masalah pencemaran lingkungan pantai. Beberapa pantai mengalami pencemaran yang cukup parah seperti kasus yang terjadi di daerah Balikpapan, dimana pada tahun 2004 tercemar oleh limbah minyak. Tumpukan kerak minyak atau sludge berwarna hitam yang mirip dengan gumpalan aspal tersebut beratnya diperkirakan mencapai 300 ton. Contoh lain adalah kasus yang terjadi di sekitar teluk Jakarta. Berbagai jenis limbah dan ribuan ton sampah yang mengalir melalui 13 kali di Jakarta berdampak pada kerusakan Pantai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Pada tahun 2006, kerusakan terumbu karang dan ekosistem taman nasional itu diperkirakan mencapai 75 kilometer. Tahun lalu saja telah terjadi kerusakan serius sepanjang 40 kilometer. Kali Ciliwung, Banjir Kanal Barat (BKB), Kali Sunter, dan Kali Pesanggrahan merupakan penyumbang pencemaran terbesar ke Teluk Jakarta. Setiap hari Kali Ciliwung, BKB, dan Kali Sunter mengalirkan sampah yang berton-ton banyaknya. Sampah berbagai jenis itu mengalir ke Teluk Jakarta, dan sampai ke Pantai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Kondisi ini memerlukan penanganan segera. Terkait dengan itu, pencemaran teluk Jakarta harus segera diatasi, terutama dengan melakukan pengurangan limbah sampah di sungai.

Pencemaran yang terjadi di pesisir pantai merupakan sesuatu yang sangat merugikan bagi manusia. Selain itu, sebagian besar objek wisata di Indonesia merupakan wisata pantai. Keindahan panorama pantai membuat wisatawan dari mancanegara berdatangan ke Indonesia. Hal ini seharusnya membuat pemerintah lebih mempedulikan kebersihan dan keasrian pantai, karena apabila keadaan pantai tidak bersih dan dipenuhi sampah, wisatawan tidak akan mau lagi mengunjungi pantai di Indonesia yang akibatnya dapat mengurangi devisa negara.

Rusaknya lingkungan pantai juga dapat merusak ekosistem yang ada disana. Biota yang hidup di daerah pantai seperti terumbu karang dan ikan-ikan kecil akan mati bila tingkat pencemarannya tinggi. Untuk itu diperlukan upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga keindahan dan keasrian pantai.

PENYELESAIAN
Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi masalah abrasi dan pencemaran pantai ini. Untuk mengatasi masalah abrasi di Indonesia ini pemerintah secara bertahap melakukan pembangunan alat pemecah ombak serta penghijauan hutan mangrove di sekitar pantai yang terkena abrasi tersebut. Dalam mengatasi masalah abrasi ini, tentu ada saja hambatan-hambatan dan juga kesulitan-kesulitan yanag akan dihadapi, misalnya dalam pembangunan alat pemecah ombak ini diperlukan biaya yang sangat mahal dan juga wilayah tempat pembangunannya sangat luas, sehingga untuk membangun alat ini di seluruh pantai yang terkena abrasi akan memerlukan waktu yang sangat lama dan juga biaya yang sangat mahal. Upaya penanaman tanaman bakau di pinggir pantai juga banyak hambatannya. Tanaman bakau hanya dapat tumbuh pada tanah gambut yang berlumpur. Hal ini akan menjadi sangat sulit karena sebagian besar pantai di Indonesia merupakan perairan yang dasarnya tertutupi oleh pasir, seperti kita ketahui bahwa tanaman bakau tidak dapat tumbuh pada daerah berpasir. Meskipun sangat sulit, tetapi usaha untuk mangatasi abrasi ini harus terus dilakukan. Jika masalah abrasi ini tidak segera ditanggulangi, maka bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan luas pulau-pulau di Indonesia banyak yang akan berkurang. Agar upaya ini dapat berjalan dengan lebih baik, maka peranan dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah tidak akan dapat mengatasinya tanpa partisipasi dari masyarakat. Apabila alat pemecah ombak berhasil dibangun dan hutan bakau atau hutan mangrove berhasil ditanam, maka dampak abrasi tentu akan dapat dikurangi meskipun tidak sampai 100%.

Masalah pencemaran pantai juga harus diatasi denga sangat serius karena dapat merusak keindahan dan keasrian pantai. Untuk megatasi permasalahan ini kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan harus ditingkatkan. Selain itu peraturan untuk tidak merusak lingkungan harus dibuat dan menindak dengan tegas bagi siapa pun yang melanggarnya.
Sekarang ini, di beberapa pantai masih banyak ditemui sampah-sampah yang berserakan. Selain itu, limbah pabrik yang beracun banyak yang dialirkan ke sungai yang kemudian mengalir ke laut. Hal ini dapat merusak ekosistem laut, dan juga dapat membunuh beberapa biota laut. Pemerintah seharusnya menghimbau agar seluruh pabrik-pabrik tersebut agar membuang limbahnya setelah dinetralisasi terlebih dahulu.

KESIMPULAN DAN SARAN
Abrasi dan pencemaran pantai merupakan masalah pelik yang dihadapi oleh masyarakat. Dari penjelasan kami di atas kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut :
1. Abrasi diakibatkan oleh maiknya permukaan air laut karena mencairnya lapisan es yang ada di daerah kutub bumi. Es tersebut mencair akibat terjadinya pemanasan global.
2. Masalah abrasi maupun pencemaran lingkungan ini sangat sulit untuk diatasi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungannya. Masih banyak orang yang membuang sampah pada sembarang tempat yang nantinya dapat mencemari lingkungan.
3. Dampak yang diakibatkanoleh abrasi ini sangat besar. Garis pantai akan semakin menyempit dan apabila tidak diatasi lama kelamaan daerah-daerah yang permukaannya rendah akan tenggelam.
4. Dampak dari abrasi dapat dikurangi dengan membangun alat pemecah ombak dan juga menanam pohon bakau di pinggir pantai. Alat pemecah ombak dapat menahan laju ombak dan memecahkan gelombang air sehingga kekuatan ombak saat mencapai bibir pantai akan berkurang. Demikian juga dengan pohon bakau yang ditanam di pinggiran pantai. Akar-akarnya yang kokoh dapat menahan kekuatan ombak agar tidak mengikis pantai.
Dari kesimpulan tersebut dapat kita lihat penyebab abraasi dan juga beberapa cara untuk mengatasinya. Kita juga dapat mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan apabila hal ini tidak segera diatasi. Menurut kami permasalahan ini harus diselesaikan bukian hanya oleh pemerintah, tapi juga memerlukan partisipasi dari masyarakat.

Selain kesimpulan tadi, kami juga memiliki beberapa saran yang akan kami sampaikan. Adapun saran-saran yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut :
1. Masyarakat harus mengambil peran dalam mengatasi masalah abrasi dan pencemaran pantai, karena usaha dari pemerintah saja tidak cukup berarti tanpa bantuan dari masyarakat.
2. Pemerintah harus memberikan hukuman yang tagas bagi setiap orang yang merusak lingkungan.
3. Pembangunan alat pemecah ombak dan penanaman pohon bakau harus segera dilakukan agar abrasi yang terjadi di beberapa daerah tidak bertambah parah.
4. Bagi para pemilik pabrik maupun usaha apapun yang ada di sekitar pantai agar tidak membuang limbah atau sampah ke laut. Mereka harus menyediakan sarana kebersihan agar limbah atau sampah yang mereka hasilkan tidak mencemari pantai.

Demikianlah saran-saran yang dapat kami sampaikan,semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mau menjaga keasrian dan kebersiha lingkungan. Semua orang harus ikut berperan serta dalam menanggulangi masalah yang sangat berbahaya yang bernama ABRASI.

Sumber: http://yudhim.blogspot.com

#abrasi-pantai, #devisa-negara, #kerusakan-lingkungan, #pemukiman

Mencegah dan Mengatasi Abrasi di Indonesia

Banyak diantara pantai-pantai di Indonesia yang mengalami abrasi, mulai dari yang tingkat abrasinya rendah, sedang, sampai yang tingkat abrasinya parah/tinggi. Dalam upaya mengatasi abrasi ini sudah saatnya bagi kita untuk memikirkan cara-cara dan melakukan tindakan yang berwawasan konservasi, tidak lagi hanya dengan melakukan upaya yang sifatnya sementara saja. Pencegahan ataupun penanggulangan abrasi dengan berwawasan konservasi ini tentunya akan memberikan berbagai keuntungan bagi lingkungan (alam) yang akan membawa banyak imbas positif dalam kehidupan manusia. Salah satu cara mencegah ataupun mengatasi abrasi yaitu dengan cara penanaman bakau. Sebenarnya telah banyak orang yang mengetahui fungsi dan kegunaan hutan bakau bagi lingkungan. Namun dalam prakteknya di lapangan, masih banyak pula yang belum memanfaatkan hutan bakau sebagai sarana untuk mencegah atau mengatasi abrasi.

Yang sering terlihat, dalam usaha mengatasi abrasi di daerah pantai, pemerintah di beberapa daerah melakukan kebijakan pencegahan abrasi dengan membangun pemecah gelombang buatan di sekitar pantai dengan maksud untuk mengurangi abrasi yang terjadi tanpa dibarengi dengan usaha konservasi ekosistem pantai (seperti penanaman bakau dan/atau konservasi terumbu karang). Akibatnya dalam beberapa tahun kemudian abrasi kembali terjadi karena pemecah gelombang buatan tersebut tidak mampu terus-menerus menahan terjangan gelombang laut. Namun payahnya, seringkali pengalaman tersebut tidak dijadikan pelajaran dalam menetapkan kebijakan selanjutnya dalam upaya mencegah ataupun mengatasi abrasi. Yang sering terjadi di lapangan, ketika pemecah gelombang telah rusak, lagi-lagi pemerintah setempat membangun pemecah geombang buatan dan lagi-lagi tanpa dibarengi dengan penanaman bakau atau konservasi terumbu karang yang rusak. Hal tersebut seakan-akan menjadi suatu rutinitas yang bila difikir lebih jauh, tetunya hal tersebut akan berimbas terhadap dana yang harus dikeluarkan daerah setempat.

Seandainya, dalam mengatasi abrasi tersebut kebijakan yang diambil pemerintah yaitu dengan membangun pemecah gelombang buatan (pada awal usaha mengatasi abrasi atau jika kondisi abrasi benar-benar parah dan diperlukan tindakan super cepat) dengan dibarengi penanaman bakau di sekitar daerah yang terkena abrasi atau bahkan bila memungkinkan dibarengi pula dengan konservasi terumbu karang, tentunya pemerintah setempat tidak perlu secara berkala terus menerus membangun pemecah gelombang yang menghabiskan dana yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan dalam beberapa tahun sejak penanaman, tanaman-tanaman bakau tersebut sudah cukup untuk mengatasi atau mengurangi abrasi yang terjadi.

Selain mencegah atau mengatasi abrasi, hutan bakau dapat membawa keuntungan-keuntungan lebih daripada hanya sekedar membangun pemecah gelombang buatan. Keuntungan-keuntungan tersebut antara lain:
1. Menjaga kestabilan garis pantai,
2. Menahan atau menyerap tiupan angin laut yang kencang,
3. Dapat mengurangi resiko dampak dari tsunami,
4. Membantu proses pengendapan lumpur sehingga kualitas air laut lebih terjaga dari endapan lumpur erosi,
5. Menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan,
6. Mengurangi polusi, baik udara maupun air.
7. Sumber plasma nutfah,
8. Menjaga keseimbangan alam,
9. Sebagai habitat alami makhluk hidup seperti burung, kepiting, dan lain sebagainya.
Beberapa hal di atas merupakan sebagian dari berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dari penanaman hutan bakau dalam usaha mencegah atau mengatasi abrasi. Selain itu pemerintah tidak perlu lagi berulang kali membangun pemecah gelombang sehingga dapat menghemat pengeluaran dan dapat mengalokasikan dana untuk keperluan-keperluan lain (tentunya yang berguna untuk masyarakat).

Jika ada yang relative lebih murah, membawa banyak keuntungan dan berkelanjutan,
kenapa harus memilih yang relative lebih mahal, tidak memiliki banyak keuntungan,
dan bersifat sementara???

Sumber: http://pedemunegeri.com/tulisan/detail/703/mencegah-dan-mengatasi-abrasi-di-indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Baru Tentang Tenaga Honorer

Pemerintah telah menerbitkan peraturan terbaru mengenai tenaga honorer, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012.

PP tersebut merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

POKOK-POKOK MATERI PP. NO. 56 TAHUN 2012 :

1.Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD (kategori I), sebagai berikut:

a.Pengangkatan tenaga honorer kategori I menjadi CPNS, dilakukan untuk mengisi formasi tahun anggaran 2012 berdasarkan data tenaga honorer hasil verifikasi dan validasi oleh MENPAN-RB, BKN dan BPKP yang telah diumumkan ke publik.

b.Masih banyak melaporkan bahwa data tersebut belum valid sehingga MenPAN-RB sudah memerintahkan kembali agar Kepala BKN dan Kepala BPKP melakukan verifikasi dan validasi ulang baik dokumen maupun ke lapangan bila diperlukan dengan melibatkan kepolisian.

c.Hasil verifikasi dan validasi ulang terakhir per instansi dilaporkan oleh Kepala BKN dan Kepala BPKP kepada Menteri PAN dan RB untuk ditetapkan formasinya sesuai persyaratan pengangkatan tenaga honorer Kategori I sama dengan persyaratan yang diatur dalam PP. No. 48 Tahun 2005 jo. PP. No. 43 Tahun 2007 dan PP. No. 56 Tahun 2012.

2.Penyelesaian tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD (kategori II), sebagai berikut:

a.Lulus seleksi kelengkapan administrasi dan lulus ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer.

b.Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian kompetensi dasar seta pelaksanaan ujian tertulis dilakukan bekerjasa sama konsorsium Perguruan Tinggi Negeri.

c.Setelah lulus ujian tertulis kompetensi dasar berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) maka dilakukan tes kompetensi bidang (profesi).

d.Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan tahun anggaran 2014.

3.Penyelesaian tenaga dokter dan tenaga ahli, sebagai berikut:

a. Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati, dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

b. Tenaga Ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan pegawai negeri sipil dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

c. Pengangkatan untuk Dokter dan Tenaga Ahli tertentu /khusus tersebut dengan ketentuan:

– usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun; dan

– telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya 1 tahun pada 31 Desember 2005.

d. Pengangkatan Dokter dan Tenaga Ahli tertentu/khusus dilakukan sampai dengan Tahun Anggaran 2014

Sumber:http://bkd-tangsel.info/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=180:peraturan-pemerintah-pp-baru-tentang-tenaga-honorer-&catid=1:umum&Itemid=50

Pengadaan PNS

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Pada umumnya formasi yang lowong disebabkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi, yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara Karena tujuan pengadaan Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus berdasarkan kebutuhan, baik dalam arti jumlah maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat tersebut tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau Daerah.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telahditetapkan, dengan memprioritaskan:

Pegawai pelimpahan/penarikan dari Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen/Pemerintah Daerah yang kelebihan pegawai.
Siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya.
Tenaga kesehatan yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap.
Tenaga lain yang sangat diperlukan.

Persyaratan

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil:

Warga Negara Indonesia;
Pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setingi-tinginya 35 tahun
Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan.
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; Berkelakuan baik;
Sehat jasmani dan rohani;
Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan
Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Catatan: Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 tahun namun tidak boleh melebihi usia 40 tahun. pengangkatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif bagi yang telah mengabdi pada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 5 tahun terus-menerus sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2002.

Pengumuman

Setiap pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus diumumkan seluas-luasnya melalui media masa yang tersedia dan/atau bentuk lain yang mungkin digunakan agar diketahui oleh umum. Dengan pengumuman tersebut, di samping untuk memberikan kesempatan yang luas kepada Warga Negara Indonesia, juga lebih memungkinkan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mencari Calon Pegawai Negeri Sipil yang cakap dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengumuman penerimaan pegawai harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sebelum penerimaan lamaran.
Dalam pengumuman dicantumkan antara lain:

Jumlah dan jenis jabatan yang lowong
Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan
Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar
Alamat dan tempat lamaran ditujukan
Batas waktu pengajuan surat lamaran
Waktu dan tempat seleksi; dan
Lain-lain yang dianggap perlu.

Pelamaran

Surat lamaran ditulis tangan sendiri. Surat lamaran ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan dengan melampirkan:

Fotokopi STTB/Ijazah yang disahkan pejabat yang berwenang.
Kartu tanda pencari kerja dari Departemen/ Dinas Tenaga Kerja setempat
Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.

Penyaringan

Penyaringan pelamar dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pemeriksaan administratif dan ujian penyaringan Dalam pemeriksaan administratif, surat lamaran yang diterima diperiksa dan diteliti apakah sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Pemeriksaan surat lamaran secara fungsional oleh pejabat yang diserahi tugas urusan kepegawaian. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat administratif dikembalikan dan disebutkan alasan pengembaliannya. Surat lamaran yang memenuhi Ujian penyaringan.

Ujian penyaringan dilaksanakan dengan test kompetensi serta test kepribadian (psikotest). Dalam usaha menjamin obyektivitas penyelenggaraan ujian penyaringan penerimaan pegawai, maka ujian dilaksanakan secara tertulis. Materi test kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, meliputi pengetahuan umum, Bahasa Indonesia, kebijaksanaan pemerintah, pengetahuan teknis, dan pengetahuan lainnya. Materi ujian disusun sedemikian rupa sehingga pelamar yang akan diterima benar-benar mempunyai kecakapan, keahlian, dan/atau keterampilan yang diperlukan.

Apabila dipandang perlu dapat diadakan ujian lisan berupa wawancara. Ujian lisan merupakan pelengkap dari ujian tertulis atau sebagai salah satu usaha untuk lebih mengetahui kecakapan pelamar syarat administratif disusun dan ditata secara tertib untuk memudahkan pemanggilan. Ujian keterampilan diadakan bagi pelamar untuk mengisi lowongan tertentu, misalnya untuk pelamar yang akan diangkat menjadi operator komputer atau pengemudi kendaraan bermotor.

Ujian kepribadian (psikotest) diadakan untuk mengisi jabatan tertentu untuk mengetahui kepribadian, minat, dan bakat pelamar.
Penyelenggaraan psikotest disesuaikan dengan kemampuan instansi masing-masing.

Pengumuman Pelamar Yang Diterima

Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pelamar yang diterima berdasarkan jumlah lowongan dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk mengumumkan nomor peserta ujian yang diterima melalui media masa atau dalam bentuk lainnya.
Di samping pengumuman melalui media masa, kepada pelamar yang diterima disampaikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat. Dalam pengumuman dan surat pemberitahuan tersebut diberitahukan kapan, kepada pejabat mana, dan batas waktu untuk melapor. Batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 hari kerja terhitung mulai tanggal dikirimkan surat pemberitahuan tersebut. Apabila pelamar yang dipanggil sampai batas waktu yang ditentukan tidak melapor, maka dianggap mengundurkan diri.

Pelamar yang ditetapkan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, yaitu:

Foto copy ijazah/STTB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
Daftar riwayat hidup sesuai ketentuan yang belaku.
Pasfoto ukuran 3×4 cm sesuai kebutuhan.
Surat keterangan catatan kriminal/berkelakuan baik dari Polri.
Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter.
Asli kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja.
Surat pernyataan tentang:
Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumyang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
Tidak berkedudukan sebagai Calon/ Pegawai Negeri;
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik. catatan: Bagi yang sebelumnya telah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan.
Foto copy sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang telah mempunyai pengalaman bekerja.

Khusus bagi yang pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun, harus melampirkan surat keputusan pengangkatan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya pada instansi pemerintah.

Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil menurut tata cara yang ditentukan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan NIP bagi yang memenuhi syarat, sebagai dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tahun anggaran yang berjalan, yaitu tahun anggaran penetapan formasi, pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah pemberian NIP.

Dalam hal pemberian NIP pada bulan terakhir tahun anggaran yang berjalan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil berlaku mulai tanggal 1 bulan terakhir tahun anggaran yang bersangkutan, kecuali ada kebijakan lain dari Pemerintah Pusat.

Surat keputusan tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bersangkutan dengan surat ke alamatnya.
Selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterimanya surat keputusan, Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus sudah melapor pada satuan unit organisasi.

Golongan Ruang

Golongan ruang sebagai dasar penggajian pertama ditetapkan berdasarkan ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) yang dimiliki dan digunakan pada saat melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut.
Golongan ruang gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002).

I/a Sekolah Dasar/setingkat
I/c Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/setingkat
II/a Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Diploma I/setingkat
II/b Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa/ Diploma II/setingkat
II/c Sarjana Muda/Akademi/Diploma III
III/a Sarjana/Diploma IV
III/b Dokter/Apoteker/Magister/setara ~ III/c Doktor

Ijazah/STTB Yang Diperoleh Di Luar Negeri

Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan sekolah atau perguruan tinggi negeri di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Penghasilan

Hak atas gaji Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar 80 % dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang berlaku mulai yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor atau pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.
Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya, sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya.
Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat pengangkatannya telah memiliki pengalaman atau masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok adalah:

Masa kerja selama bertugas di instansi pemerintah dihitung penuh untuk penetapan gaji pokok.
Masa kerja sebagai pegawai tidak tetap (PTT).
Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan swasta yang berbadan hukum, yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan setengahnya sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok, dengan ketentuan sebanyak-banyak 8 (delapan) tahun.

Masa Percobaan

Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil diwajibkan menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya selama 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selama menjalani masa percobaan dinyatakan cakap diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tidak cakap maka diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi syarat berikut:

Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik,
Telah memenuhi syarat kesehatan j asmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil,
Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dan diberikan pangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gaji pokok sesuai dengan golongan dan ruang penggajiannya.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun dan telah memenuhi syarat menurut ketentuan yang berlaku, tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dinyatakan tewas atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi disemua jabatan negeri, dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil

Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat apabila:

Mengajukan permohonan berhenti;
Tidak memenuhi syarat kesehatan;
Tidak lulus dari pendidikan dan pelatihan prajabatan;
idak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas;
Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

Satu bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya.
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; atau
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat pemohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan

Bahan Bacaan:

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;
Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

Simber:http://www.bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pedoman-pengadaan.html

SKPD Langgar Larangan Rekrut Tenaga Magang

Tigaraksa-Banyak satuan kerja pe­rangkat daerah (SKPD) di Pemkab Tangerang yang masih menggunakan tenaga ma­gang. Padahal, telah ada larangan da­ri bupati melalui surat edaran ya­ng tertuang dalam peraturan daerah.
Kepala Bidang Pengembangan Pe­gawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tangerang M. Il­yas mengatakan, masih ada SKPD ya­ng menggunakan tenaga magang ka­rena kebutuhan untuk lingkup instansi sangat besar. “Mung­kin SKPD yang memakai tenaga ma­gang kebutuhannya cukup banyak. Padahal, bila melihat aturan ya­ng ada larangan pekerja magang te­lah tercermin dalam Peraturan Pe­merintah (PP) 48/2005 tentang Peng­angkatan Status. Jadi kebijakan tersebut membuat tidak ada lagi pegawai magang sejak tahun 2005,” katanya, Kamis (7/7) lalu.

Setelah dikeluarkannya PP tersebut, lanjut dia, BKD Kabupaten Tange­rang terus melakukan pengangkatan pegawai yang berstatus tenaga kerja kontrak (TKK) yang jumlahnya men­capai 4000 orang yang selesai pen­dataannya sejak tahun 2009, dan kini sudah berstatus PNS. Bila ma­sih ada, itu yang tercecer ketika dila­kukan pemberkasan untuk di­masukkan ke dalam data base. “Jika melihat data terbaru masih ada se­kitar 129 TKK yang belum dilakukan pengangkatan,” pung­kasnya.

Menurut Ilyas, ada dua katagori da­lam pegawai yang masuk di dalam ke­dinasan tapi belum diangkat, yaitu TTK yang masuk dalam kata­gori satu. Artinya, tenaga kerja yang digaji pembiayaannya melalui APBD maupun APBN serta bisa diangkat men­jadi pegawai negeri lewat pen­dataan. Sedangkan untuk katagori ke­dua adalah tenaga magang yang di gaji di luar APBD dan APBN, pen­dapatannya sesuai dengan kebijakan masing-masing SKPD, sedangkan un­tuk menjadi pegawai negeri mesti ikut ujian umum yang dise­leng­ga­rakan oleh pemerintah kabupaten/kota. “Sudah ada peraturan peme­rintah tentang penyediaan tenaga ker­ja magang. Arti pegawai magang bi­la melihat aturan tersebut sulit un­tuk bisa diangkat jadi PNS, kecuali ikut test umum. Karena nama mereka tidak masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara,” katanya.

Kata Ilyas, terkait masih adanya SKPD yang menggunakan tenaga ma­gang, BKD sebetulnya telah me­layangkan teguran tetapi hingga ki­ni belum ada perubahan karena ma­sih ada tenaga. “Sekitar 3000 te­naga magang ada di 76 SKPD Ka­bupaten Tangerang. Kita sendiri telah membuat surat teguran dua kali. Peraturan bupatinya telah ada begitupun dengan peraturan peme­rintah. Yaitu merujuk kepada Pe­raturan Pemerintah Nomor 48/2005 ke­mudian diubah menjadi 43/2007. Un­tuk peraturan daerahnya melalui ke­putusan bupati tertuang dalan su­rat edaran no 814-127/BKD tanggal 30 Desember 2005, serta no 800/759-BKD tanggal 19 Mei 2011. Semua isi­nya mengenai larangan pengang­katan tenaga magang di seluruh instansi SKPD,” tegasnya. Kata dia, melihat masih adanya SKPD yang memakai tenaga magang sebetulnya mereka melakukan pelang­garan. “Bisa dikatakan semua pega­wai magang tersebut ilegal bila me­rujuk aturan,” pungkasnya. (mg-05/man)

Sumber :http://www.radarbanten.com/newversion/metropolis/tangerang/1084-skpd-langgar-larangan-rekrut-tenaga-magang-.html

#badan-kepegawaian-daerah, #kabupaten-tangerang

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.22/MEN/IX/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.22/MEN/IX/2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu mengatur penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri;

b. bahwa pengaturan penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2003 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
2. Pemagangan di dalam negeri adalah pemagangan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penyelenggara program pemagangan di dalam negeri adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program pemagangan.
4. Perusahaan adalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Lembaga Pelatihan Kerja, yang selanjutnya disingkat LPK, adalah instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
6. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang disusun, dikembangkan, dan digunakan oleh dua negara atau lebih yang ditetapkan oleh suatu forum organisasi yang bersifat multinasional berskala regional dan/atau internasional.
9. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang disusun, dikembangkan, dan digunakan oleh instansi/perusahaan/organisasi atau memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri atau untuk memenuhi kebutuhan organisasinya.
10. Perjanjian pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan.
11. Perjanjian kerja sama penyelenggara pemagangan adalah perjanjian antara LPK dengan perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat teknis pelaksanaan penyelenggaraan program pemagangan.
12. Tenaga pelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi untuk mendukung terlaksananya program pemagangan sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Pembimbing pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di perusahaan.
14. Jejaring Pemagangan adalah forum komunikasi atau wadah yang beranggotakan dari unsur-unsur perusahaan, LPK, pemerintah, asosiasi profesi, asosiasi LPK, serta stakeholder, untuk memfasilitasi penyelenggaraan program pemagangan.
15. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
16. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pelatihan kerja dan produktivitas di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
18. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2
(1) Pemagangan diselenggarakan oleh perusahaan yang memiliki unit pelatihan. 3
(2) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan, perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan LPK dan/atau unit pelatihan lainnya.

Pasal 3
LPK dapat mengikutsertakan peserta pelatihannya untuk mengikuti pemagangan di perusahaan sebagai satu kesatuan program pemagangan yang diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan perusahaan.
Pasal 4
Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30% dari jumlah karyawan.

BAB II
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Peserta
Pasal 5
(1) Peserta pemagangan di dalam negeri terdiri dari:
a. pencari kerja;
b. siswa LPK; dan
c. tenaga kerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.
(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti pemagangan apabila telah memenuhi persyaratan:
a. usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
b. memiliki bakat, minat, dan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan program pemagangan; dan
c. menandatangani perjanjian pemagangan.
Bagian Kedua
Persyaratan Penyelenggara Pemagangan
Pasal 6
Penyelenggara pemagangan harus memiliki:
a. program pemagangan;
b. sarana dan prasarana;
c. tenaga pelatihan dan pembimbing pemagangan; dan
d. pendanaan.

BAB III
PROGRAM PEMAGANGAN
Pasal 7
(1) Program pemagangan dapat disusun oleh perusahaan dan/atau bersama-sama LPK.
4
(2) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. nama program;
b. tujuan program;
c. jenjang kualifikasi tertentu dan/atau kompetensi yang akan dicapai dalam jabatan tertentu;
d. uraian pekerjaan atau unit kompetensi yang akan dipelajari;
e. jangka waktu pemagangan;
f. kurikulum dan silabus; dan
g. sertifikasi.
(3) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
a. SKKNI;
b. Standar Internasional; dan/atau
c. Standar Khusus.
(4) Jangka waktu pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dibatasi paling lama 1 (satu) tahun.
(5) Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka harus dituangkan dalam perjanjian pemagangan baru dan dilaporkan kepada dinas kabupaten/kota setempat.
(6) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui dan disahkan oleh dinas kabupaten/kota setempat.
Pasal 8
Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus dapat memenuhi kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan:
a. teori;
b. simulasi/praktik;
c. bekerja secara langsung di bawah bimbingan pekerja yang berpengalaman sesuai dengan program pemagangan; dan
d. keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Pasal 9
Pembimbing pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat membimbing peserta pemagangan sesuai dengan kebutuhan program pemagangan.
Pasal 10
Penyelenggara pemagangan tidak diperbolehkan mengikutsertakan peserta yang telah mengikuti program pemagangan pada program/jabatan/kualifikasi yang sama.

BAB IV
PERJANJIAN PEMAGANGAN
Pasal 11
(1) Penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan.
(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. hak dan kewajiban peserta;
b. hak dan kewajiban penyelenggara program; dan
c. jenis program dan kejuruan.
Pasal 12
(1) Perjanjian pemagangan antara peserta pemagangan dengan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus diketahui dan disahkan oleh dinas kabupaten/kota setempat.
(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
Pasal 13
Perjanjian Kerja sama Pemagangan antara LPK dengan perusahaan dilaksanakan atas dasar perjanjian secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:
a. hak dan kewajiban;
b. pembiayaan;
c. jangka waktu;
d. jenis program dan bidang kejuruan; dan
e. jumlah peserta pemagangan.
Pasal 14
Perjanjian Kerja sama Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus diketahui oleh:
a. Kepala dinas kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemagangan dalam satu wilayah kabupaten/kota;
b. Kepala dinas provinsi untuk penyelenggaraan pemagangan lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi;
c. Direktur Jenderal untuk penyelenggaraan pemagangan lintas provinsi.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15
(1) Peserta pemagangan berhak untuk:
a. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan;
b. memperoleh uang saku dan/atau uang transport;
c. memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian; dan
d. memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus.
(2) Penyelenggara pemagangan berhak untuk:
a. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
b. memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan.

Pasal 16
(1) Peserta pemagangan berkewajiban untuk:
a. mentaati perjanjian pemagangan;
b. mengikuti program pemagangan sampai selesai;
c. mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan penyelenggara pemagangan; dan
d. menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan.
(2) Penyelenggara pemagangan berkewajiban untuk:
a. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan;
b. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan;
c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja kepada peserta;
e. memberikan uang saku dan/atau uang transport peserta;
f. mengevaluasi peserta pemagangan; dan
g. memberikan sertifikat pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 17
Penyelenggara pemagangan dapat melaksanakan pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis rencana pelaksanaan pemagangan kepada dinas kabupaten/kota dengan melampirkan:
a. program pemagangan;
b. rencana pelaksanaan pemagangan;
c. perjanjian pemagangan.
Pasal 18
(1) Penyelenggara pemagangan setelah memberitahukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat merekrut dan menyeleksi peserta pemagangan.
(2) Dalam melaksanakan rekrut peserta program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan dapat berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota setempat.
(3) Seleksi peserta program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pemagangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 19
(1) Pelaksanaan program pemagangan meliputi teori, praktik, workshop laboratory di unit pelatihan/LPK dan praktik kerja di perusahaan secara rotasi yang dibimbing oleh tenaga pelatihan dan/atau pembimbing pemagangan sesuai dengan tuntutan program.
(2) Teori, simulasi, dan praktik di unit pelatihan/LPK dilaksanakan paling banyak 25% dari komposisi program pemagangan, sedangkan praktik kerja secara langsung di perusahaan dilaksanakan paling sedikit 75% dari komposisi program pemagangan.
(3) Waktu magang di perusahaan disesuaikan dengan jam kerja yang diberlakukan di perusahaan.

Pasal 20
Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19, perusahaan dapat melakukan koordinasi dengan jejaring pemagangan.

Pasal 21
(1) Penyelenggara pemagangan melakukan evaluasi terhadap peserta pemagangan secara berkala.
(2) Peserta pemagangan yang telah dievaluasi dan dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan oleh perusahaan diberikan sertifikat pemagangan.
(3) Peserta pemagangan yang telah memiliki sertifikat pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti sertifikasi kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pasal 22
Peserta pemagangan yang telah memperoleh sertifikat pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dapat:
a. direkrut langsung sebagai pekerja oleh perusahaan yang melaksanakan pemagangan;
b. bekerja pada perusahaan yang sejenis;
c. melakukan usaha mandiri/menjadi wirausaha.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 23
(1) Dinas kabupaten/kota melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan pemagangan di wilayah kerjanya.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh kepala dinas kabupaten/kota kepada kepala dinas provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dinas provinsi, dan dinas kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing.
8
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. program;
b. tenaga pelatihan dan pembimbing pemagangan;
c. fasilitas; dan
d. sistem dan metode penyelenggaraan pemagangan.
(3) Dalam hal terjadi pelanggaran/menyalahi aturan dalam penyelenggaraan pemagangan yang berada di luar perjanjian/aturan pemagangan akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang membidangi pelatihan berkoordinasi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dinas provinsi, dan dinas kabupaten/kota setempat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25
Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri bagi warga negara asing diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Pemagangan yang diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap dapat berjalan sampai selesainya program pemagangan atau paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/2005 tentang Penyelenggaraan Pemagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9
Pasal 29
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009
MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Ttd
ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 339
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
Sunarno, SH, MH
NIP. 19580726 198503 1 002
10

#peraturan-menteri-tenaga-kerja, #peraturan-pemerintah-nomor-38-tahun-2007, #profesi, #rahmat, #republik-indonesia, #transmigrasi