Beranda > Berita > SKPD Langgar Larangan Rekrut Tenaga Magang

SKPD Langgar Larangan Rekrut Tenaga Magang

Tigaraksa-Banyak satuan kerja pe­rangkat daerah (SKPD) di Pemkab Tangerang yang masih menggunakan tenaga ma­gang. Padahal, telah ada larangan da­ri bupati melalui surat edaran ya­ng tertuang dalam peraturan daerah.
Kepala Bidang Pengembangan Pe­gawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tangerang M. Il­yas mengatakan, masih ada SKPD ya­ng menggunakan tenaga magang ka­rena kebutuhan untuk lingkup instansi sangat besar. “Mung­kin SKPD yang memakai tenaga ma­gang kebutuhannya cukup banyak. Padahal, bila melihat aturan ya­ng ada larangan pekerja magang te­lah tercermin dalam Peraturan Pe­merintah (PP) 48/2005 tentang Peng­angkatan Status. Jadi kebijakan tersebut membuat tidak ada lagi pegawai magang sejak tahun 2005,” katanya, Kamis (7/7) lalu.

Setelah dikeluarkannya PP tersebut, lanjut dia, BKD Kabupaten Tange­rang terus melakukan pengangkatan pegawai yang berstatus tenaga kerja kontrak (TKK) yang jumlahnya men­capai 4000 orang yang selesai pen­dataannya sejak tahun 2009, dan kini sudah berstatus PNS. Bila ma­sih ada, itu yang tercecer ketika dila­kukan pemberkasan untuk di­masukkan ke dalam data base. “Jika melihat data terbaru masih ada se­kitar 129 TKK yang belum dilakukan pengangkatan,” pung­kasnya.

Menurut Ilyas, ada dua katagori da­lam pegawai yang masuk di dalam ke­dinasan tapi belum diangkat, yaitu TTK yang masuk dalam kata­gori satu. Artinya, tenaga kerja yang digaji pembiayaannya melalui APBD maupun APBN serta bisa diangkat men­jadi pegawai negeri lewat pen­dataan. Sedangkan untuk katagori ke­dua adalah tenaga magang yang di gaji di luar APBD dan APBN, pen­dapatannya sesuai dengan kebijakan masing-masing SKPD, sedangkan un­tuk menjadi pegawai negeri mesti ikut ujian umum yang dise­leng­ga­rakan oleh pemerintah kabupaten/kota. “Sudah ada peraturan peme­rintah tentang penyediaan tenaga ker­ja magang. Arti pegawai magang bi­la melihat aturan tersebut sulit un­tuk bisa diangkat jadi PNS, kecuali ikut test umum. Karena nama mereka tidak masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara,” katanya.

Kata Ilyas, terkait masih adanya SKPD yang menggunakan tenaga ma­gang, BKD sebetulnya telah me­layangkan teguran tetapi hingga ki­ni belum ada perubahan karena ma­sih ada tenaga. “Sekitar 3000 te­naga magang ada di 76 SKPD Ka­bupaten Tangerang. Kita sendiri telah membuat surat teguran dua kali. Peraturan bupatinya telah ada begitupun dengan peraturan peme­rintah. Yaitu merujuk kepada Pe­raturan Pemerintah Nomor 48/2005 ke­mudian diubah menjadi 43/2007. Un­tuk peraturan daerahnya melalui ke­putusan bupati tertuang dalan su­rat edaran no 814-127/BKD tanggal 30 Desember 2005, serta no 800/759-BKD tanggal 19 Mei 2011. Semua isi­nya mengenai larangan pengang­katan tenaga magang di seluruh instansi SKPD,” tegasnya. Kata dia, melihat masih adanya SKPD yang memakai tenaga magang sebetulnya mereka melakukan pelang­garan. “Bisa dikatakan semua pega­wai magang tersebut ilegal bila me­rujuk aturan,” pungkasnya. (mg-05/man)

Sumber :http://www.radarbanten.com/newversion/metropolis/tangerang/1084-skpd-langgar-larangan-rekrut-tenaga-magang-.html

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: