Arsip

Archive for the ‘Sosial’ Category

Hak Privasi

Non-derogable rights adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak yang termasuk dalam non-derogable rights ini diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjelaskan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Sedangkan, derogable rights adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Dengan demikian, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam non-derogable rights adalah termasuk dalam derogable rights. Hak privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi (dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Salah satu contoh hak privasi misalnya hak untuk dapat melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Hak privasi ini adalah termasuk derogable rights sehingga dapat dikurangi pemenuhannya. Sebagai contoh pengurangan hak atas privasi dalam berkomunikasi ini adalah terkait pengaturan tentang penyadapan dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU 36/1999). UU 36/1999 memang tidak menggunakan terminologi hak privasi melainkan hak pribadi. Ketentuannya berbunyi sebagai berikut …pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang (lihat penjelasan Pasal 40 UU 36/1999).

Namun, dalam beberapa keadaan, ketentuan tersebut dapat disimpangi sehingga tindakan penyadapan diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b UU 36/1999 yang menyatakan, untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Ditegaskan pula dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Jadi, hak pribadi/privasi seseorang adalah derogable rights karena masih dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan tertentu.
Demikian jawaban dari kami, semoga dapat dipahami.
Dasar hukum:

1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Kategori:Sosial

Menyoal Bisnis Sosial sebagai Sebuah Solusi

Berbicara mengenai masalah kemiskinan dan indeks kualitas sumber daya manusia, tentu tidak terlepas dari kondisi perekonomian sebuah Negara. Selain itu, indikator-indikator seperti kondisi sosial, politik, serta keamanan juga menjadi hal yang tidak dapat dikesampingkan. Di Indonesia sendiri jumlah penduduk prasejahtera mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen) per September 2011. Jika dibandingkan dengan penduduk prasejahtera pada bulan Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta orang (12,49 persen), jumlah tersebut sebetulnya berkurang 0,13 juta orang. Kendati demikian, angka 0,13 juta tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat hal itu juga merupakan persoalan yang cukup pelik dan patut dipecahkan. Bahkan sebaliknya, ekonom dari Econit, Dr Hendri Saparini, menjelaskan bahwa jumlah masyarakat prasejahtera sebenarnya jauh lebih besar jika orang yang mendekati garis kemiskinan turut dihitung. Jika diasumsikan satu keluarga beranggotakan empat orang dari 17,5 juta keluarga penerima beras miskin, maka sesungguhnya jumlah masyarakat prasejahtera di Indonesia mencapai 70 juta jiwa. Dari sini kita dapat melihat bahwa sebetulnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Jika kita mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada krisis global di tahun 2008, maka persoalan ekonomi dan sosial merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dua variabel ini saling terikat satu sama lain karena saling memiliki pengaruh yang cukup signifikan jika keduanya mengalami perubahan. Maka salah satu solusi jangka panjang yang ditawarkan dalam memecahkan persoalan ekonomi dan sosial sebuah Negara adalah dengan mengembangkan konsep bisnis sosial.

Konsep bisnis sosial pertama kali digagas oleh Muhammad Yunus dengan proyek bisnis sosial pertamanya, Bank Grameen di Bangladesh. Bank ini sengaja didirikan untuk membantu orang-orang paling miskin disekitarnya dengan memberikan kredit mikro. Pada tahun 2006, bisnis sosial yang digagasnya ini ternyata berbuah Hadiah Nobel Perdamaian atas upayanya menciptakan manfaat ekonomi dan sosial bagi rakyat miskin.

Menurut Muhammad Yunus, terdapat dua jenis bisnis sosial. Pertama, perusahaan berorientasi keuntungan yang dimiliki oleh kaum papa untuk memenuhi misi sosialnya yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, bisnis yang memenuhi kriteria berikut: tidak ada keuntungan yang dibagikan kepada investor dan pemilik perusahaan; mandiri secara keuangan; bertanggung jawab secara ekologi; bisnis tersebut harus didedikasikan untuk kepentingan sosial; bisnis tersebut memberikan gaji kepada karyawan lebih baik daripada gaji rata-rata; dan bisnis tersebut harus dijalankan dengan ikhlas. Dilihat dari tujuannya maka logika bisnis sosial berbeda dengan logika organisasi nirlaba maupun bisnis konvensional. Sasaran bisnis sosial adalah untuk memecahkan masalah sosial dengan menggunakan metode bisnis. Jadi, bisnis sosial dikelola secara profesional, seperti halnya bisnis konvensional, namun tidak bertujuan memaksimalkan laba, melainkan kemanfaatan sosial. Sehingga bisnis sosial berusaha mengubah pengertian pelaku bisnis dari sudut pandang “mencari profit” menjadi “membantu masyarakat luas”. Jika bisnis komersil menekankan pada kapitalisasi dan mengandalkan jaminan untuk membangun kepercayaan, lain lagi dengan bisnis sosial yang justru menekankan pada rasa saling percaya dan kebersamaan. Dalam praktiknya, konsep bisnis sosial difokuskan untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat prasejahtera dengan program-program yang berkesinambungan, dan pada saat yang bersamaan meningkatkan kesadaran sosial di antara pelaku bisnis.

Merujuk pada penjelasan di atas, maka sejak akhir 2010, Putera Sampoerna Foundation (PSF) bertransformasi dari organisasi filantropi menjadi sebuah institusi bisnis sosial. PSF memiliki fokus dan tujuan untuk mencetak calon-calon pemimpin masa depan Indonesia yang berkualitas dan pelaku wirausahawan handal demi menghadapi tantangan global. Melalui empat pilar utama pada pendidikan, pemberdayaan perempuan, kewirausahaan, serta bantuan kemanusiaan, PSF memberdayakan masyarakat dengan program-program yang berkesinambungan demi meningkatkan taraf hidup orang banyak dan mencapai visinya. Dari sisi pendidikan, misalnya, PSF membuka program School Development Outreach (SDO). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik yang memusatkan pada pengembangan kualitas tenaga pendidikan, pengembangan kurikulum, hingga sistem manajemen sekolah di Indonesia. Di bidang pemberdayaan perempuan, PSF mendirikan Sahabat Wanita yang memberikan pelatihan dan pembiayaan mikro kepada perempuan yang tergabung dalam Yayasan Sahabat Wanita di Tangerang. Kemudian, untuk menjembatani para wirausahawan yang memiliki ide bisnis cemerlang untuk mengakses kapital, PSF melalui MEKAR entrepreneur network mempertemukan para pemilik ide tersebut dengan para calon investor. Beberapa program ini merupakan contoh nyata implementasi konsep bisnis sosial, dimana pendapatan dari program tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosial berkesinambungan demi kepentingan masyarakat Indonesia.

Sosialisasi mengenai evolusi PSF menjadi bisnis sosial tidak berlangsung satu malam. Komunikasi yang intensif bahwa terdapat perbedaan besar antara bisnis profit dan bisnis sosial masih sangat diperlukan. Terlebih lagi masih banyak kesimpangsiuran pemahaman mengenai CSR (Corporate Social Responsibility) dan bisnis sosial. Menurut Muhammad Yunus, CSR merupakan bagian dari perusahaan atau korporasi yang fokusnya adalah memaksimalkan profit. Dalam praktiknya, mereka mengalokasikan sejumlah dana untuk kepentingan sosial. Sementara bisnis sosial, seperti apa yang dilakukan oleh PSF, memiliki konsep di mana semua aktivitas bisnis yang dijalankan adalah sepenuhnya untuk kepentingan sosial dan kebaikan bersama dan secara profesional. Harapannya, melalui aktivitas yang dijalankan, PSF dapat berkontribusi dalam perubahan Indonesia yang lebih baik. Agar masyarakat luas semakin memahami konsep bisnis sosial, PSF terus mengupayakan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk tercapainya perubahan mindset, bahwa hidup bukan sekadar mencari keuntungan.

Akselerasi Pembangunan

Penulis
: Helmy Faishal Zaini
Tanggal
: 14/10/2011 18:31:36

Menghadiri dan menyimak Pidato Kenegaraan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pagi hari, yang kemudian dilajutkan pada sore hari dengan Pidato Pengantar Rancangan UU tentang Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, dalam pandangan dan pemikiran saya sebagai pembantu Presiden berkesimpulan bahwa terlihat amat jelas arah kebijakan yang sedang dan akan dilakukan dalam upaya akselarasi atau percepatan pembangunan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan umum dan pembangunan keadilan untuk semua (justice for all), Pemerintah menggunakan dua pendekatan. Pertama, melalui pendekatan mekanisme ekonomi. Pendekatan ini dilakukan dengan mendorong pertumbuhan yang kuat dengan memperluas investasi dan meningkatkan belanja pemerintah. Kebijakan ini akan memperluas kesempatan kerja dan usaha yang akan berdampak pada makin banyaknya rakyat yang memperoleh penghasilan. Melalui mekanisme ini maka peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan terjadi.

Kedua, pendekatan intervensi positif pemerintah. Dalam upaya untuk menurunkan kemiskinan, pemerintah melakukan berbagai intervensi langsung dengan program-program pro rakyat. Untuk program ini, ada empat klaster, yaitu program bantuan dan perlindungan sosial, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program murah untuk rakyat, yang mencakup rumah murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan.

Presiden mengatakan bahwa dengan kedua pendekatan itu dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat. Langkah kebijakan yang diambil Presiden tersebut ternyata terbukti. Laju pertumbuhan eknomi diperkirakan tumbuh 6,5%. Cadangan devisa mencapai USD123,2 miliar, meningkat hampir 350% bila dibandingkan dengan devisa tahun 2004 yang sebesar USD36,3 miliar. Jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,1 juta orang atau 6,8%. Jumlah penduduk miskin juga berkurang, menjadi 30 juta orang atau 12,5%.

Perlu dicatat bahwa perhatian terhadap rakyat kecil dan miskin juga mendapat perhatian ekstra dari Presiden. Semua warga negara berpengahasilan rendah harus memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk itu Presiden mengintruksikan bahwa tidak boleh ada lagi anak-anak dalam usia wajib belajar yang tidak bisa bersekolah dan tidak boleh ada warga negara yang tidak mampu, gagal memperoleh pelayanan dasar kesehatan dari pemerintah.

Sasaran RKP

Perhatian Presiden terhadap persoalan-persoalan infrastruktur, program perlidungan sosial, pendidikan, dan program pro rakyat juga tinggi. Ini terlihat dari sembilan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012, empat diantaranya diprioritas untuk hal dimaksud. Lebih jelasnya, empat dari sembilaan sasaran itu adalah: Pertama, meningkatkan belanja infrastruktur untuk mengatasi sumbatan, keterkaitan dan keterhubungan domestik, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, meningkatkan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. Ketiga, memperkuat program-program pro-rakyat, melalui langkah-langkah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan. Keempat, memenuhi anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, Presiden mengatakan agar anggaran pendidikan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan karena di berbagai pelosok desa masih banyak gedung-gedung sekolah yang kurang layak; meningkatkan jumlah Puskesmas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan; perlunya menyeimbangkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia; dan perlunya meningkatkan keterhubungan antar-wilayah.

Sementara itu untuk program pro-poor, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan program perlindungan sosial, yang dititik-beratkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan program-program berbasis pemberdayaan. Untuk mengembangkan kemandirian masyarakat, Pemerintah melanjutkan program PNPM Mandiri, dan bagi daerah tertinggal dan khusus, Pemerintah mengalokasikan anggaran program PNPM Mandiri sebesar Rp42,3 miliar.

Pembangunan Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal pada umumnya memiliki kondisi kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, yang dicirikan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah. Itu terlihat dari rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS), angka melek huruf (AMH) dan angka harapan hidup (AHH). Daerah tertinggal juga memiliki keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya sehingga mereka mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Saya memiliki keyakinan bahwa dengan pendekatan pembangunan melalui pendekatan ekonomi dan intervensi langsung pemerintah melalui pilar pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment, akan makin mendorong percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal. Kondisi IPM daerah tertinggal akan meningkat, begitu juga dengan kondisi sarana dan prasarana dasar.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan tupoksi KPDT, yang antara lain melakukan fungsi-fungsi koordinasi, akan terus digalakkan. Sesuai dengan arahan Presiden, perlu kerja keras dan meninggalkan pola pikir business as usual. Dalam konteks itu maka salah satu kebijakan yang sekarang sedang dan akan dilakukan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah program Bedah Desa dan Prukab (Produk Unggulan Kabupaten).

Sumber : http://www.kpdt.go.id

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA

Kategori:Sosial Tag:

Macibaku: Sebuah Gerakan untuk Cinta Membaca & Berbagi Buku

Oleh: Edy Zaqeus

Sahabat sekalian, awalnya adalah pemikiran bahwa kita semua pasti ingin berbuat sesuatu yang positif bagi masyarakat kita. Sekecil apa pun perbuatan itu, tetapi sifatnya harus positif, bermanfaat, dan membangun. Kebetulan saja ide berbuat sesuatu ini tumbuh dari mereka yang profesinya sehari-hari bersinggungan dengan aktivitas membaca dan menulis buku. Maka, muncullah gagasan untuk menggerakkan masyarakat supaya gemar atau mencintai aktivitas membaca. Dan salah satu kegiatan utamanya adalah berkampanye dan menularkan virus cinta baca dan bagi buku (cibaku).

Bagaimana konkretnya gerakan ini? Kita bisa mulai dari keluarga sendiri. Kalau selama ini kita memberi perhatian kepada anak, saudara, atau kerabat lainnya dengan bermacam hadiah, kenapa tidak mulai dari sekarang mencoba mengungkapkan kasih perhatian itu dengan memberi buku? Misalnya, anak kita sedang ulang tahun, baru naik kelas, nilai rapornya bagus, diterima di sekolah favorit, atau berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, kita berikan hadiah buku.

Demikian juga ketika ada saudara yang menikah, berulang tahun pernikahan, mendapat pekerjaan baru, promosi, pensiun, kita bisa beri hadiah buku. Lalu jika ada tetangga atau rekan di lingkungan kerja mengadakan prosesi-prosesi atau acara yang mana kita bisa menghadiahkan buku, ya kita berikan buku sebagai ungkapan persahabatan dan persaudaraan. Di sini buku tidak harus menggantikan hadiah lainnya, tetapi sementara bisa menjadi hadiah tambahan atau sisipan. Syukur-syukur kita bisa semakin percaya diri untuk menjadikan buku sebagai hadiah yang sungguh-sungguh berharga.

Hal yang perlu ditekankan dalam aktivitas berbagi buku ini adalah pesan utamanya, bahwa membaca itu bermanfaat dan bersifat membangun diri. Lalu, kita bukan sekadar menghadiahi buku, tetapi juga menyelipkan pesan jangan sampai buku itu tidak dibaca atau tidak bermanfaat. Lebih baik buku itu mengalir dan menemukan pembacanya daripada tidak dibaca. Caranya bisa dengan dihadiahkan lagi kepada yang lebih membutuhkan, atau sekadar dipinjamkan. Jadi, jangan biarkan buku-buku yang bermanfaat itu “kesepian” karena tidak menemukan pembacanya, yang mungkin saja sangat membutuhkan isi buku tersebut.

Nah, untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki budaya membaca yang tinggi, kita berharap gerakan cinta baca dan bagi buku ini bisa ditularkan mulai dari lingkungan keluarga sampai ke lingkungan sekitar. Budaya butuh pembiasaan dan tindakan-tindakan berkelanjutan. Dan kita semua bisa memulai ambil peran secara individual atau bersama-sama. Tetapi bila tumbuh subur pribadi-pribadi yang tergerak melakukan gerakan ini, pasti kebersamaan akan tercipta dengan sendirinya.

Untuk semakin menggaungkan gerakan ini, persis tanggal 3 Februari 2011 lalu beberapa kawan (Dr. Lely Arrianie, Dr. Leila Mona Ganiem, Nuning Purnamaningsih, Apryanti Larenta Apri, Edy Zaqeus, Aleysius H. Gondosari & Janu Wibowo) membentuk forum yang dinamakan Masyarakat Cinta Baca & Bagi Buku (Macibaku). Forum yang didukung oleh AndaLuarBiasa.com ini difungsikan sebagai tempat berkumpul dalam merumuskan strategi dan program dari gerakan di atas. Dengan moto “Mari Membaca Mari Berbagi” Macibaku juga berfungsi untuk menampung semua individu atau pihak yang ingin terlibat secara mandiri maupun terorganisasi dalam menyebar dan menularkan virus Cibaku.

Saat Macibaku masih dalam tataran ide, beberapa rekan di luar daerah sudah berminat untuk bergabung dan melakukan gerakan bersama-sama. Ini pas sekali dengan visi Macibaku yang tidak berniat memusatkan gerakan di Jakarta, tetapi malah mendorong agar gerakan ini menjalar semarak mungkin di daerah-daerah. Dengan demikian, nantinya usaha menggerakkan masyarakat supaya cinta membaca dan berbagi buku itu bisa berlangsung di setiap daerah dan sifatnya lebih meluas. Para penyumbang buku dari berbagai daerah, yang karena keterbatasan, kesibukan, atau kendala teknis lainnya tidak bisa menyebarkan sendiri, mereka bisa bekerjasama dengan Macibaku-macibaku daerah. Dengan cara ini proses pengumpulan dan penyebaran buku tidak terkendala oleh biaya pengiriman yang sangat mahal.

Nah, melalui tulisan ini, kami dari Macibaku mengundang sahabat sekalian untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan dan penularan virus Cibaku ini. Mari mulai dengan keluarga sendiri, lalu melebar ke lingkungan sekitar dan meluas lagi masyarakat lainnya. Kita semua, setiap pribadi, bisa memulai gerakan ini. Dan apabila ada yang kesulitan menyalurkan buku secara langsung, Macibaku siap membantu menyalurkannya. Baik, terima kasih sudah membaca tulisan ini, selamat membaca dan berbagi buku.[ez]

* Edy Zaqeus adalah seorang penulis, editor, trainer, writer coach, dan pendiri AndaLuarBiasa.com.

PENGUMUMAN KEMENSOS SELEKSI 2013 REVISI 5 April 2013

Kategori:Sosial

Kementrian sosial

TelaahanYAPIT_NTT

Kategori:Sosial Tag: