Anda Mahasiswa mau punya penghasilan sampingan

Mahasiswa adalah insan akademis yang rela mengabdi guna untuk kemajuan bangsa dan negara, Nah kini status mahasiswa bukan lagi hal yang sangat mudah untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam menjajaki sekaligus menambah penghasilannya. hal ini banyak kita temukan teman-teman mendapatkan penghasilan dari kesempatan yang sangat fantastik ini, hanya yang di butuhkan adalah konsisten dan sabar dalam menjalani dan menekuninya. Untuk detailnya klik disini

Iklan

#gaya-hidup, #klik-disini

Jangan salah pilih cream pemutih wajah

Pada dasarnya banyak wanita maupun pria mendambankan wajah putih dan bersih, namun pada kenyataan kebanyakan dari kita memilih produk cream yang selama ini yang beredar di pasaran yang tidak jelas akan bahan-bahan pembuatannya, namun sebagaian dari kita merasa mudah dan memakai produk tersebut namun hasilnya beda yang diharapkan.

Kini bukan rahasia lagi telah hadir cream pemutih untuk anda bagi kalangan siapa saja yang ingin tampil lebih percaya diri, sekarang pertanyaan untuk anda ?

Apakah Anda mencari Cream Pemutih Wajah yang formulanya paling lengkap, harga terjangkau plus aman digunakan karena terdaftar di BPOM?

 

Yach sekarang sudah ada cream yang tidak diragukan lagi karena sudah lulus uji coba di Badan pengawasan obat dan makanan, dan dapat memuitihkan wajah sekaligus mencerahkan, Mengurangi terjadinya kerutan pada kulit wajah dengan cara menstimulasi pembentukan kolagen dan meregulasi spingolipid, Menghaluskan kulit dan masih banyak khasiat lainya dari produk cream untuk anda. sekarang pilihan ada di tangan anda tetap menkonsumsi pemakaian produk yang selam ini anda coba tapi tidak memiliki hasil maksimal sekarang inisiatif bagi anda memilihn yang sudah terbukukti khasiatnya. untuk lengkapnya silahkan klik disini.

#bpom, #klik-disini, #kulit-wajah, #pengawasan-obat-dan-makanan, #spingolipid

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Daerah adalah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat diukur dari garis pantai. Untuk selengkapnya klik disisni

dan fopmat lampiran penegasan klik disini

#klik-disini, #pemerintah-daerah, #pemerintahan-daerah, #permukaan-bumi, #rangkaian, #sumber-daya

KODE ETIK PENYELENGGARA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Keinginan mewujudkan good governance dalam kehidupan pemerintahan telah lama dinyatakan oleh para pejabat Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. Presiden SBY bertekad menjadikan good governance sebagai bagian terpenting dari pemerintah ketika dilantik sebagai Presiden dengan memberikan instruksi kepada semua menteri untuk memberantas KKN dan mewujudkan pemerintah yang bersih. Para Walikota/Bupati serta sejumlah kalangan di luar pemerintahan juga banyak yang menyatakan ingin mewujudkan good governance menjadi praktik tata-pemerintahan sehari-hari di lingkungan mereka. Nah untuk lebih jelasnya bisa klik disini.

#bupati, #good-governance, #kkn, #klik-disini

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR : 2 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PINRANG

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk lengkapnya klik disini

#klik-disini, #menteri-dalam-negeri, #tata

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PINRANG,

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pinrang; Untuk lengkapnya klik disini

#huruf, #kabupaten-pinrang, #klik-disini, #perolehan, #undang-undang

Proposal Festifal

Salam….  sebuah kegiatan yang dilaksanakan butuh sebuah perangkat dan alat salah satunnya adalah proposal kegiataan adapun rincian singkatnya bisa klik disini

#butuh, #klik-disini, #proposal, #salah, #salam